Get Adobe Flash player
JELANG RAKERDA 2014 23.04.2014 19:00

Jumlah Pengunjung

377174
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1333
1868
7855
367070
8946
12735
377174

Your IP: 18.217.0.242
Server Time: 2025-05-11 08:28:58
AHP: Ketua Pengadilan Harus Bertanggung Jawab

AHP: Ketua Pengadilan Harus Bertanggung Jawab

JAMBI - Ketua Pengadilan Agama harus bertanggung jawab untuk menyediakan dokumen elektronik...

Yamin Awie: Ini adalah Rakerda Terberat Bagi Saya

Yamin Awie: Ini adalah Rakerda Terberat Bagi Saya

JAMBI - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Mohammad Yamin Awie mengaku bahwa...

WKPTA Jambi : Pimpinan Harus Tegas

WKPTA Jambi : Pimpinan Harus Tegas

JAMBI – Pimpinan itu memang harus tegas dan bijak. Itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh...

WKPTA Jambi Membuka Rakerda PTA Jambi 2014 Secara Resmi

WKPTA Jambi Membuka Rakerda PTA Jambi 2014 Secara Resmi

  JAMBI - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Rabu (23/04/2014)...

  • AHP: Ketua Pengadilan Harus Bertanggung Jawab

    AHP: Ketua Pengadilan Harus Bertanggung Jawab

  • Yamin Awie: Ini adalah Rakerda Terberat Bagi Saya

    Yamin Awie: Ini adalah Rakerda Terberat Bagi Saya

  • WKPTA Jambi : Pimpinan Harus Tegas

    WKPTA Jambi : Pimpinan Harus Tegas

  • WKPTA Jambi Membuka Rakerda PTA Jambi 2014 Secara Resmi

    WKPTA Jambi Membuka Rakerda PTA Jambi 2014 Secara Resmi

kasubbag keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Yudhistira Adi Pinto, SE, dalam Forum Rakerda PTA Jambi 2013, Kamis (28/11/2013), menyampaikan pesan dari Sekretaris Mahkamah Agung agar pimpinan pengadilan agama di wilayah PTA Jambi untuk tidak memutasi operator Sistem Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) kurang dari 5 tahun.

 

Menurut penyuka motor sport ini, tidak dimutasinya operator SAKPA dalam waktu 5 tahun ini memiliki tujuan khusus.

 

 

Dijelaskannya, jika operator SAKPA diganti kurang dari 5 tahun, maka dikhawatirkan akan menggangu laporan tahunan Mahkamah Agung RI.

 

‘’Ini menyangkut laporan tahunan Mahkamah Agung RI,’’ tukasnya.

 

Ditambahkannya, Mahkamah Agung RI yang kini menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tidak ingin predikat tersebut lepas pada tahun yang akan datang. 

 

‘’Kalau operator SAKPA ditukar, dikhawatirkan tidak menguasai, operator harus sangat matang,’’ pungkasnya. (Jurdilaga PTA Jambi)

Comments:

Add comment


Security code
Refresh